Jalan Sudirman Tugumulyo Rawan Lakalantas

TUGUMULYO–Rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Sudirman, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, hingga kini belum terpasang. Akibatnya di sepanjang jalan raya tersebut rawan kecelakaan lalu lintas (Lakantas) mengakibatkan pengendara motor dan mobil bertabrakan.
Pantauan koran ini di lapangan memang terlihat di sepanjang Jalan Sudirman, tidak dipasang rambu-rambu lalu lintas, baik itu traffic light di dekat keramaian tidak jauh dari Pasar B Srikaton hingga ke arah Desa A Widodo sampai ke D Tegalrejo.
Padahal pada saat jam sibuk mulai pagi hari hingga siang saat siswa dan pegawai pulang, arus lalu lintas di kawasan tersebut cukup padat. Sehingga seringkali terjadi lakalantas karena tidak ada rambu lalin yang bisa membantu pengendara mengetahui kondisi Jalan Sudirman tersebut. Persoalan ini dikeluhkan masyarakat setempat yang sangat berharap pihak terkait memasang rambu-rambu lalin.
Salah seorang warga Kecamatan Tugumulyo, Nur menyatakan bahwa ada baiknya di jalan raya Tugumulyo dipasang rambu lalin agar para pengendara bisa faham dengan keadaan jalan di kawasan tersebut. Sehingga pengendara motor maupun mobil bisa waspada saat melintasi jalan raya tersebut baik pada siang hari maupun malam hari.
Ia menambahkan keadaan ini sudah lama sekali berlangsung sehingga membuat masyarakat mengusulkan kepada pihak desa untuk disampaikan kepada kecamatan. Namun, usulan warga tersebut hingga saat ini belum mendapat tanggapan.
Kades A Widodo, Masrizal membenarkan jika warganya sudah pernah mengajukan usulan agar di kawasan Jalan Sudirman dipasang rambu lalin. “Rambu itu penting sekali karena kawasan itu seringkali terjadi lakalantas. Belum lama ini ada dua kejadian lakalantas dialami warga karena tidak ada tanda atau rambu lalin dipasang di sana. Kalau ada tentu lakalantas akan berkurang,” kata Masrizal, Sabtu (19/6).
Kades ini juga mengingatkan agar warganya hati-hati saat melalui jalan Sudirman yang rawan lakalantas. “Sebaiknya memang di sana dipasang rambu lalin karena itu sangat membantu para pengendara motor dan mobil yang kerap melintasi jalan tersebut,” anjurnya.(01)

Sepuluh Rambu Lalu Lintas Hilang

LUBUKLINGGAU–Sedikitnya 10 rambu-rambu lalu lintas di kota berslogan “Sebiduk Semare” hilang akibat dicuri oknum tidak bertanggung jawab. Padahal rambu-rambu lalin sangat penting bagi pengemudi di jalan raya untuk menghindari kecelakaan.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Lubuklinggau, Azhari kepada wartawan koran ini, melalui via telepon, Minggu (20/6).
“Lebih kurang 10 rambu-rambu yang hilang,” ungkap Azhari.
Mengenai motifnya, lanjut dia, pihaknya belum mengetahui apa maksud dan tujuannya. “Rambu-rambu lalu lintas tersebut terbuat dari besi sehingga laku dijual ke rongsokan,” ucapnya.
Ulah oknum itu, sambung Azhari, sangat disesalkan sebab rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk kepentingan umum. “Kami berharap masyarakat melapor bila mengetahui rambu lalu lintas dicuri,” pintanya.
Ditambahkan Azhari, rambu-rambu lalu lintas di Kota Lubuklingga masih kurang 50 buah. Salah satu contoh, di depan Mapolres Lubuklinggau seharusnya terpasang tanda putar balik dan masih banyak lagi tempat yang perlu di pasang rambu-rambu lalu lintas. “Kami merencanakan tahun 2011, tempat-tempat yang membutuhkan pemasangan rambu-rambu akan dipasang. Sebab anggarannya diajukan tahun 2011,” imbuhnya.
Ditanya soal kerjasama dengan Sat Lantas Polres Lubuklinggau? Dia mengaku masih sebatas lisan untuk berkerjasama dalam menciptakan ketertiban. “Kami berupaya melengkapi pemasangan rambu-rambu lalu lintas, namun penindakan tetap Polisi yang melaksanakan tugas tersebut,” terangnya seraya mengimbuhkan Dishub dan Kominfo dapat bekerjasama dalam menertibkan kendaraan seperti pengecekan kir, jalur trayek.
Sementara itu, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Mukhlis melalui Kasat Lantas, AKP I Ketut Suarnaya kepada wartawan koran ini mengatakan pada prinsipnya Sat Lantas Polres Lubuklinggau siap berkerjsama dengan semua pihak guna menciptakan ketertiban lalu lintas.
“Kalau kerjasama melaksanakan penertiban secara resmi belum ada. Namun sebatas lisan dengan Kadishub dan Kominfo,” jelasnya.(08)

Aliran Sungai Kelingi Dimanfaatkan untuk MCK

LUBUKLINGGAU–Ternyata sebagian warga yang tinggal di kawasan DAM II BK 1.A Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, memanfaatkan aliran air siring untuk Mandi Cuci Kakus (MCK). Terbukti ada beberapa jamban cemplung di lokasi tersebut.
“Aliran air Bendung Sungai Kelingi memang sering digunakan untuk MCK, sejak dulu hingga sekarang kami masih sering menggunakanya,” kata An kepada wartawan koran ini, Minggu (20/6).
Ia menilai kehadiran sungai ternyata sangat banyak dampak positif dari negatifnya. Pasalnya aliran bendungan sungai itu merupakan salah satu mata pencarian warga sekitar untuk mencari ikan selain untuk MCK.
Pantauan koran ini di lapangan, kemarin, sedikitnya lima jamban cemplung di kawasan DAM II BK 1.A, benar masih banyak terdapat jamban cemplung di kawasan tersebut. Ada baiknya pemerntah dapat meninjau dan memantau kehidupan warga di sana.(10)

26 Juni, Musda Kadin Lubuklinggau-Musi Rawas

LUBUKLINGGAU–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) pada Sabtu, 26 Juni 2010. Musda kali ini akan berlangsung di Aula Hotel Hakmaz Taba Lubuklinggau, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I.
Musda ini sendiri akan memilih Ketua Kadin untuk priode 2010-2015 menggantikan Ketua Kadin yang lama, H Hermansah Masyaris. Hingga kemarin (20/6) sudah cukup banyak kandidat bakal calon mendaftarkan diri ke panitia pelaksana untuk mengikuti musda tersebut, mereka adalah Saidi Ali, Yandra Muchtar, dan Rudi Ibnu Herme.
Ketua Kadin Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Mura, Hermansah Masyaris kepada koran ini menjelaskan musda ini akan dilaksanakan untuk memilih ketua yang baru dengan masa kepemimpinan selama lima tahun. “Saya mengimbau bagi anggota Kadin baik yang sudah mendapatkan undangan sebagai peserta musda dapat mengambil bahan materi musda di kantor Kadin sampai dengan tanggal 25 Juni 2010,” kata Hermansah Masyaris, kemarin. Ia sendiri mengaku pada Musda kali ini tidak mencalonkan diri sebagai kandidat ketua Kadin. Dan, berharap pelaksanaan Musda Kadin dapat berjalan dengan lancar.
(01)

Walang Sangit Serang Tanaman Padi

KARANG KETUAN–Masyarakat petani Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau mengeluh. Pasalnya padi di sawah mereka diserang hama walang sangit dan semut “makan malam”.
Hermono (60), petani Kelurahan Karang Ketuan kepada wartawan koran ini, kamis (17/6) mengatakan bahwa hasil panen tahun 2010 turun akibat diserang hama walang sangit. Satu hektar sawah hasil panennya hanya 2,5 ton Gabah Kering Giling (GKG), biasanya hasil panen 4 sampai 5 ton per hektar.
Lanjut Hermono, setelah terserang Walang Sangit buah padi isinya keropos. Meskipun sudah disemprot dengan obat tetap saja hama itu menyerang tanaman padi. “Biasanya saya semprot dengan obat merk Necis dan Bayer, kalau sudah mulai kelihatan tanda-tanda serangan Walang Sangit. Tetapi masih banyak juga tanaman yang diserang hama itu,” kata Hermono.
Hermono menambahkan, panen tahun 2009 hasilnya lebih parah karena dalam satu hektar hanya mendapat 50 Karung GKB atau 2 ton GKP. “Tahun 2009 dirasakan serangan hama Semut “makan malam” akibat dari serangan hama tersebut hasil beras hancur dan rasa nasinya pahit. Karena semut “makan malam” mengisap sari pati padi,” jelas Hermono.
Menurut Hermono, hasil panen tahun ini ada peningkatan sedikit dibandingkan tahun lalu meski ada serangan hama Walang Sangit. Para petani berharap pemerintah dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Untuk musim tanam tahun 2010 ini pihak penyuluh sudah jarang turun ke lapangan. “Hanya orang menawarakan obat pertanian sekarang yang sering turun langsung ke pertanian,” pungkasnya.(05)

Kawasan Masjid Agung As Salam Rawan Maling

LUBUKLINGGAU–Jamaah yang sering shalat di Masjid Agung As Salam Lubuklinggau mesti waspada. Soalnya masjid berdekatan kawasan Lapangan Merdeka itu kembali rawan tindak kejahatan, berupa pencurian barang yang dibawa jemaah oleh oknum yang pura-pura duduk di pelataran masjid.
Salah satu korbanya salah seorang jemaah berasal dari Curup Selasa (15/6). Menurut saksi mata berinsial Rd menyatakan bahwa semula ada mobil jenis pick up terbuka datang ke Masjid As Salam sekitar pukul 12.30 WIB.
“Waktu itu di pelataran masjid ramai sekali ada pedagang makanan juga orang-orang yang duduk di dekat emperan pelataran. Pengendara dan pemilik mobil itu shalat Zuhur di dalam masjid, dan setelah keluar dari masjid mengaku kehilangan satu kantong plastik berisikan baju untuk anaknya yang akan dibawa ke Curup. Ibu yang menjadi korban pencurian itu mengaku barang itu ditaruh di belakang mobil dengan bak terbuka,” kata Rd yang melihat banyak sekali orang di dekat mobil tersebut pada siang hari naas tadi. Namun, ia tak mau menuduh jika barang itu dicuri oknum yang duduk-duduk di pelataran masjid. “Sebab di sana banyak sekali orang yang duduk-duduk,” imbuhnya.
Dia menambahkan, sebelum kejadian pencurian tersebut sempat terjadi Handphone (HP) milik jemaah sedang shalat hilang diambil orang. “Saya tahu dari bapak yang selesai shalat bertanya pada saya apakah melihat HP miliknya. Padahal ia sedang shalat dan HP ditaruh di sebelah dirinyanya tahu-tahu hilang,” ungkap Rd.
Terpisah, Sekretaris Pengurus Masjid Agung As Salam, H Zainal Abidin Karangjaya saat dihubungi sangat menyesalkan kejadian pencurian tersebut. “Saya sangat sesalkan di rumah Allah saja masih ada orang yang berani mengambil hak orang lain. Padahal kami dari pengurus sudah berupaya agar keamanan di kawasan Masjid Agung As Salam dapat terus terjaga,” kata Zainal Abidin, kemarin.
Ia menjelaskan pihaknya telah menerjunkan satu orang petugas keamanan untuk berjaga-jaga di seputar Masjid Agung As Salam. “Sistem kerjanya petugas itu melakukan patroli saat jemaah akan shalat, dan mengawasi di sekitar masjid. Tapi sekali saya sangat menyesalkan ulah oknum pencuri ini karena sudah meresahkan jemaah masjid,” tambahnya.(01)

APBDP Mura Masih Tahap Pembahasan KUA

MUSI RAWAS–Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2010 belum selesai dibahas. Pasalnya masih dikajin terlebih dulu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh tim Kabupaten Mura.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mura, Gotri Suyanto kepada wartawan koran ini Kamis (17/6) mengatakan sebelum melaksanakan APBD Perubahan kita membahas terlebih dulu KUA bersama DPRD. “Pembahasan KUA ini baru tahap awal sesuai dasar perubahan APBD pasal 154 ayat 1 tahun 2006 yang menyatakan, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi diantarannya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pegeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,” papar Gotri Suyanto.
Ia menyebutkan jenis belanja diantaranya, modal, barang jasa dan pegawai. Gotri menambahkan, perubahan APBD dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun, tujuannya mengakomodir kegiatan yang perlu untuk dirubah atau anggaran yang perlu digeserkan dari SKPD masing intansi. “Untuk itu pegeseran tersebut harus ada perubahan APBD,” ucap Gotri.
Masih kata dia, sekarang masih dalam proses belum ada keputusan musyawarah bersama antara legislatif dan eksekutif. “Setelah ada keputusan kita baru bisa melaksanakan APBD Perubahan tersebut,” jelas Gotri.(05)

Pemberhentian Perangkat Desa Pauh I Cacat Hukum

MUSI RAWAS–Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas menilai pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Pauh I Kecamatan Rawas Ilir, Habibi Abului, cacat hukum dan gugur dengan sendirinya demi hukum. Hal tersebut dikarenakan, Habibi Abului saat ini berstatus nonaktif karena permasalahan hukum yang dijalaninya.
“Oleh karena itu, kami menilai Surat Keputusan (SK) Kades Pauh I yang memberhentikan tujuh perangkat desanya itu cacat hukum dan gugur dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, seluruh perangkat desa yang telah diberhentikan, mulai besok (hari ini, red) silakan bekerja kembali. Dan kepada camat kami minta masalah ini selesaikan secara kekeluargaan, karena ini bersifat intern di kecamatan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mura, Alamsyah A Manan, kepada wartawan koran ini usai pertemuan di ruang paripurna DPRD Kabupaten Mura, Kamis (17/6).
Pada pertemuan tersebut dihadiri hampir seluruh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Mura, Asisten I Setda Kabupaten Mura, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mura, Bagian Hukum Setda Kabupaten Mura, Camat Rawas Ilir, Kades Pauh I (nonaktif, red) serta perangkat desa yang diberhentikan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Mura mempertanyakan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengenai lambannya kinerja pemerintah dalam menentukan sikap terhadap jabatan Kades Pauh I ini. Pasalnya, selama Kades Pauh I tengah menjalani proses hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Mura tidak menetapkan status jabatan Kades tersebut secara jelas. Padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mura Nomor 2 tahun 2007 Bab XIII pasal 43 ayat (2) huruf b tentang pemberhentian Kades yang menyatakan bahwa Kades diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Serta pasal 44 ayat (2) yang tertulis Kades diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila terbukti melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
“Kalau kita melihat apa yang terjadi dilapangan, Kades ini menjalani hukuman selama satu tahun satu bulan karena kasus penjualan Beras Miskin (Raskin) untuk rakyat miskin. Kalau menurut aturan yang berlaku, seharusnya pemerintah memberikan kejelasan status kepada yang bersangkutan, diberhentikan atau diganti. Namun, pada kenyataannya Kades tersebut tidak ada kejelasan hukumnya. Ada apa ini, kalau memang Kabag Hukum tidak bisa bekerja mending mundur saja dari jabatan,” tanya Achmad Bastarie ketika session tanya jawab.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Mura, Anuwar Rasyid, mewakili Pemkab Mura menjelaskan, saat ini pemerintah telah menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kades Pauh I kepada Sekretaris Desa (Sekdes) bersangkutan sembari menunggu kejelasan status Kades Pauh I. Sebab, untuk status jabatan Kades Pauh I tengah dalam proses telaah hukum di Bagian Hukum Setda Kabupaten Mura.
“Kami telah memberikan surat tugas kepada Sekdes untuk melanjutkan tugas jabatan Kades Pauh I sementara Kades bersangkutan menjalani proses hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau terkait permasalahan penjualan Raskin selama satu tahun satu bulan. Dan untuk jabatannya kami sedang melakukan telaah hukum apakah diangkat kembali atau diberhentikan. Yang jelas saat ini, status Kades tersebut nonaktif,” papar Anuwar.
Dalam keterangannya, Habibi Abului mengaku, alasan dia memberhentikan perangkat desa tersebut dikarenakan laporan dari masyarakat yang resah terhadap perbuatan Kaur dan Kadus yang memungut biaya untuk mendapatkan kompor gas gratis, padahal menurut mekanisme yang ada tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Sebenarnya dari jauh-jauh hari kami berencana untuk memberhentikan Kaur dan Kadus tersebut. Pemberhentian itu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan perbuatan mereka. Dan kebetulan kesempatan itu datang ketika usai Pemilukada. Mengenai rumor yang beredar pemberhentian itu terkait Pemilukada itu tidak benar,” jelas Habibi.
Dan hasil pertemuan tersebut menetapkan bahwa pemberhentian perangkat Desa Pauh I batal demi hukum, status jabatan Kades Pauh I atas nama Habibi Abului dinyatakan nonaktif. Kemudian, Komisi I DPRD Kabupaten Mura meminta kepada Pemkab Mura dan Camat Rawas Ilir supaya menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.(07)

MISI-AGUNG Siapkan 15 Saksi di Sidang MK

JAKARTA–Dijadwalkan, hari ini (Jumat, 18/6), pukul 14.00 WIB Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas(Mura). Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi yang telah disiapkan oleh pihak pemohon maupun termohon, yaitu KPU Kabupaten Mura.
“Untuk menghadapi persidangan besok (hari ini, red) kami telah mempersiapkan 15 saksi yang kesemuanya telah berada di Jakarta. Harapan kami, dengan keterangan saksi-saksi ini bisa mengabulkan semua tuntutan yang diajukan,” kata salah seorang tim advokasi pasangan MISI-AGUNG, Indra Cahya, kepada wartawan koran ini, Kamis (17/6).
Menurut Indra, yang diajukan pihaknya kepada KPU Kabupaten Mura adalah masalah penyelenggaraan Pemilukada yang mereka lihat tidak memenuhi unsur yang diatur oleh peraturan dan Undang-undang yang berlaku, sehingga pihaknya menuntut supaya KPU Kabupaten Mura membatalkan hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan terpilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Mura, 8 Juni lalu.
“Kami menganggap penyelenggaraan Pemilukada kali ini tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik itu tahapan DPT hingga pada pelaksanaannya. Dua Hal yang kita fokuskan dalam gugatan ini, satu kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu. Dan kami yakin, usaha ini akan berhasil. Untuk itu kami memohon doa restu masyarakat Kabupaten Mura supaya usaha kami ini berhasil,” terangnya.
Terpisah, Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Mura, Kenny mengungkapkan, menghadapi sidang kedua ini pihaknya telah mempersiapkan 21 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memberikan keterangan. Kenny meyakini, pihaknya akan mampu menghadapi gugatan yang dilakukan tim advokasi pasangan (MISI-AGUNG) ini.
“Kami telah menyiapkan 21 orang saksi yang berasal dari unsur PPK di setiap kecamatan di Kabupaten Mura yang juga adalah panitia penyelenggara dalam Pemilukada Mura, beberapa waktu lalu. Ya, mudah-mudahan sidang besok (hari ini, red) semuanya berjalan dengan baik dan hasilnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim,” ungkap Kenny.(07)

Pansus I Selesaikan Pembahasan Pajak Air Tanah

LUBUKLINGGAU–Setelah hampir satu minggu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) I telah menyelesaikan pembahasan mengenai pajak air tanah. Demikian diungkapkan sekretaris Pansus I DPRD Kota Lubuklinggau, Nuzuan Ahdi, kepada wartawan koran ini, Kamis (17/6).
Sebagaimana diketahui, Pansus I DPRD Kota Lubuklinggau membahas tiga Raperda yang diajukan oleh Pemkot Lubuklinggau, yakni pajak Sarang Burung Walet (SBW), pajak air tanah dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dan pembentukan Pansus ini berdasarkan hasil rapat paripurna yang dibentuk, Jumat (11/6).
“Alhamdulillah, setelah hampir satu minggu berjalan kami telah selesai membahas mengenai pajak air tanah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pemerintah daerah boleh mengelola pajak air tanah yang selama ini berada dikelola provinsi. Tujuannya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan,” ungkapnya.
Dan untuk merumuskan Perda tersebut, Pansus I telah mengundang mitra kerja yang terkait dengan permasalahan ini, yakni Kantor Lingkungan Hidup (KLH), bagian pertambangan, Kantor Pelayanan Perizinan (KPP), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) serta Bagian Hukum Setda Kota Lubuklinggau.
“Kehadiran semua mitra kerja disini sangat dibutuhkan, sebab dalam merumuskan Perda tersebut harus melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Bisa mengganggu atau tidak, kalau mengganggu tentunya tak dapat diterapkan pada daerah bersangkutan. Dan untuk besaran pajak yang ditetapkan yakni 20 persen bagi usaha yang bersifat komersil, namun bagi perorangan tidak dikenakan pajak,” paparnya.
Ditambahkannya, setelah pembahasan ini selesai, dalam waktu dekat Pansus I berencana akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kendal, Jawa Timur untuk berkonsultasi dengan salah satu daerah yang sukses menerapkan Perda tersebut.
“Kami berencana akan berkonsolidasi dan berkonsultasi dengan daerah-daerah yang telah berhasil menerapkan Perda ini, salah satunya Kota Kendal, Jatim. Dengan harapan, ada pelajaran yang bisa diambil dari pemerintah setempat sehingga berhasil menerapkan Perda tersebut didaerahnya,” pungkasnya.(07)

Berkas Honorer Kementerian Agama Diverifikasi Tim

MUSI RAWAS–Para pegawai honorer di jajaran Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mura, tinggal menunggu waktu saja untuk diangkat menjadi PNS. Pasalnya pendataan terhadap pegawai honorer tersebut sudah selesai dilakukan tim kementrian agama Mura.
Hasilnya diketahui jumlah honorer di Kantor Urusan Agama (KUA) dan staf berjumlah 41 orang, guru honorer 896 orang, dan penyuluh honorer 154 orang. Mereka ini diusulkan menjadi PNS ke Departemen Agama RI setelah pendataan tersebut selesai.
Menurut Kepala Biro Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mura, M Ali, setelah data dihimpun pihaknya maka mereka tinggal menunggu kedatangan tim Depag RI Jakarta guna menyerahkan berkas data honorer tersebut. “Kita akan menyerahkan berkas tenaga honorer tersebut setelah tim Depag RI datang ke Kabupaten Mura. Tim ini akan datang bersama dengan Biro Kepegawaian BKN Pusat dengan tujuan mengambil data lalu melakukan verifikasi honorer,” jelas Ali kepada koran ini.

Ali menambahkan para honorer yang sudah didata tersebut diusahakan akan menjadi CPNS sesuai dengan petunjuk dari Depag RI untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS. “Pengangkatan mereka sebagai CPNS itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dari Depag RI. Sementara kita hanya menunggu saja hasil dari verifikasi tersebut,” imbuhnya.
Sedangkan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mura, H Komaruddin Arya menjelaskan kemungkinan data honorer itu akan diambil tim dari Depag RI bersama Biro Kepegawaian BKN Jakarta. Komaruddin yakin data para honorer itu sudah dipegang oleh pihaknya tinggal diserahkan kepada tim tersebut.
Ia menambahkan tahun ini penerimaan CPNS di lingkungan Kementrian Agama belum dapat dipastikan waktunya, karena sekarang mereka lebih fokus untuk mengurus para honorer siap diangkat menjadi CPNS. “Kemungkinan para honorer ini akan diangkat menjadi CPNS setelah sebelumnya mereka didata. Para honorer yang sudah bekerja satu tahun juga berpeluang menjadi PNS setelah berkas mereka selesai diverifikasi tim Depag RI,” tambahnya.(01)

Rita Mardiah : Belum Ada Jawaban dari BKN

MUSI RAWAS–Pemkab Musi Rawas melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tetap menunggu jawaban dari BKN dan MenPAN terkait usulan penerimaan CPNSD tahun 2010. Pihak BKPP belum dapat memberikan jawaban kapan penerimaan pegawai baru dibuka untuk umum.
Saat dikonfirmasi, Kepala BKPP Kabupaten Mura, Hj Rita Mardiah hanya mengatakan belum saat diajukan pertanyaan apakah usulan mereka telah mendapatkan jawaban dari BKN dan MenPAN. “Belum ada jawaban itu,” kata Rita Mardiah singkat pada koran ini saat dihubungi, Selasa (14/6) lalu.
Ia hanya menyatakan bahwa stafnya sekarang sedang di Jakarta dan belum pulang kembali ke
Lubuklinggau, hingga belum dapat memastikan berapa banyak usulan diterima pihak BKN pada penerimaan CPNSD tahun ini.
Sementara salah seorang staf BKPP yang menolak namanya dikorankan menjelaskan, bisa saja usulan yang diajukan tersebut diterima tetapi tidak seluruhnya disetujui. Alasannya pihak BKN mesti mesti dari segi geografi, juga jumlah penduduk. Dan yang paling penting lagi keuangan daerah bersangkutan. “Para PNS itu nanti akan mendapatkan gaji, hingga pertimbangan keuangan daerah menjadi perhatian lebih lanjut. Banyak pertimbangan sebelum usulan CPNSD tersebut disetujui BKN maupun MenPAN hingga diserahkan kepada BKPP Mura,” jawabnya.
Sementara itu, para pencari kerja (Pencaker) bertanya-tanya kapan penerimaan CPNSD dibuka untuk masyarakat umum karena mereka menunggu untuk mengikuti tes tersebut. Belum lagi sekarang ini sudah memasuki pertengahan tahun serta harapan untuk mengikuti tes CPNSD ini menjadi keinginan mereka.(01)

Pemerintah Memfasilitasi Agar Tak Lekang Dimakan Jaman

Ki Dalang Budi Sulistiono Tentang Seni Tradisional

Seni tradisional sedikit demi sedikit mulai tergerus jaman. Seperti wayang kulit, kuda kepang, hingga pertunjukan ketoprak mulai jarang dipentaskan dihadapan masyarakat. Namun ada pendapat menarik disampaikan Ki Dalang Budi Sulistiono mengenai fenomena tersebut.

Budi Santoso, Musi Rawas
SEBAGAI dalang yang terkenal di Kabupaten Musi Rawas, tentu tak sulit bagi Budi Sulistiono tampil dihadapan para penggemarnya. Setiap pertunjukan kesenian tradisional diadakan Pemkab Mura atau hajatan keluarga di pedesaan kerap menjadi tempat bagi Ki Dalang unjuk gigi memainkan wayang kulit. Pria berusia 40 tahun ini dengan fasih membawakan lakon wayang kulit disukai masyarakat keturunan Jawa khususnya.
Soal seni tradisional yang mulai jarang dipentaskan, Budi Sulistiono yang asli Solo Jawa Tengah, menepisnya. Ia menolak jika disebut seni tradisional tersebut jarang ditampilkan karena ia sendiri kerapkali mentas dihadapan para penggemarnya. “Saya menilai seni tradisional ini bukan sedikit penggemarnya karena masih sering ditampilkan pada acara-acara seni. Justru sekarang masyarakat yang melupakan budaya-budaya tradisional dengan kemajuan teknologi sekarang yang serba canggih. Masih banyak orang yang senang dengan seni tradisional ini,” kata Budi Sulistiono dihubungi, kemarin (15/6).
Agar seni itu tetap disukai, Budi Sulistiono menyarankan agar kita sebaiknya harus kembali ke asal. Maksudnya, masyarakat mesti tahu dan faham dengan budaya asli mereka. “Masyarakat mesti tahu dengan budaya kita masing-masing mulai dari adat istiadat serta tari dan lagu daerah. Sebab adat itu budaya kita yang dapat mencegah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran,” papar Budi Sulistiono.
Ia menilai terkadang saking senangnya dengan kemajuan jaman membuat warga melupakan jati diri sendiri. Misalnya, ada oknum yang ingin disebut gaul maka ia seakan lupa dengan lingkungannya, karena berpenampilan trendi serta senang dengan hal-hal berbau modern. “Sebenarnya kita ini dijajah bangsa asing tanpa kita sadari. Kalau dulu penjajahan dengan menggunakan senjata serta bentrok fisik, sekarang berbeda dengan masuknya budaya asing ke Indonesia. Persoalan ini mesti menjadi perhatian kita semua baik itu pekerja seni, masyarakat, dan pemerintah,” ungkap Budi Sulistiono menyebutkan, tiga prioritas mesti menjadi perhatian agar seni tradisional tetap menjadi perhatian masyarakat.
Sejatinya, kata dia, peran pemerintah lebih dominan dengan memfasilitasi pertunjukan seni. Karena selama ini pertunjukan seni terkadang muncul dari perseorangan atau pribadi pelaku seni sendiri. “Jika difasilitasi pemerintah tentu seni ini tak akan lekang dimakan jaman,” tandasnya.(*)

Tikus dan Tungro Serang Daerah Sentral Padi

MUSI RAWAS–Hama Tungro dan Tikus banyak menyerang daerah Sentral Padi yaitu daerah pesawahan irigasi di Enam kecamatan. Wilayah yang diserang antara lain Kecamatan Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumberharta, STL Ulu Terawas dan Megang Sakti.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Mura, Hendy UP melalui, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Tanaman, Anwar Efendi, Senin (14/6) mengatakan, enam kecamatan tersebut merupakan daerah yang Endemis Tungro dan Tikus.
“Daerah tersebut selagi menanam padi pasti ada serangan Tungro dan Tikus menyebabkan dapat gagal panen bagi para petani,” kata Anwar Efendy didampingi PHP Muara Beliti, Taufiq Hidayat.
Anwar Efendy mengatakan, serangan hama tungro sampai bulan April dengan luas serangan mencapai 121,75 Hektar (Ha) dengan areal tanam 3000 Ha tersebar di enam kecamatan daerah sentral padi. “Serangan ini diperkirakan meningkat karena Kabupaten Mura daerah endemis Tungro,” kata Anwar Efendy.
Lanjutnya, serangan tungro didukung kondisi cuaca yang panas disertai sesekali hujan lebat, serta faktor varitas yang ditanam kebanyakan tidak tahan dan juga untuk tanam di Kabupaten Mura tidak serentak. “Upaya dari Dinas TPH sudah menginformasikan tentang kewaspadaan dan atisipasi terhadap serangan tungro tersebut,” ungkap Anwar.
Solusi lainnya, Dinas TPH memberikan rekomendasi pengendalian melalui Pengendalian Hama Penyakit (PHP) di masing-masing kecamatan. “Juga memberikan pengarahan massal kepada masyarakatt di areal pengendalian penyakit tersebut,” jelasnya.
Masih kata dia, untuk serangan terhadap hama tikus sampai bulan April luas serangan mencapai 81,75 Ha dengan areal terancam mencapai 1500 Ha. Adapun upaya Dinas TPH terhadap serangan tikus selalu memberikan antisipasi dan bantuan Rodentisida untuk penyemprotan, juga upaya gobroykan hama tikus dengan menggerakan masyarakat setiap desa dibantu oleh Kepala Desa (Kades) dilakukan setelah habis panen. “Untuk pertahun serangan tungro dan tikus mencapai rata-rata 500 Hektar sawah,” ungkap Anwar.
Kembali Anwar menjelaskan walau serangan hama tungro dan tikus terus menerus menyerang tetapi perekonomian tetap stabil, karena ada peningkatan luas tanam. Produksi padi di daerah persawahan irigasi tidak putus dengan tidak serentaknya tanam di pertanian Kabupaten Mura. “Produksi tanam akan tetap stabil kalau serangannya normal saja kecuali ada serangan Explosive (Serangan besar) akan merugi. Untuk tungro biasanya serangan Explosive dalam lima tahun sekali. Serangan ini bisa juga tidak akan terjadi kalau petani dalam perawatan tanamnya bagus, pemerintah hanya membantu,” papar Anwar.
Ia menambahkan selain hama tikus dan tungro yang ada terhadap penyakit tanaman padi, ada juga hama hama bakteri tetapi ini tidak banyak, terus bercak coklat dan juga penyakit hama baru semut makan malam. “Hama ini tetap kita teliti karena penyakit semut makan malam berasal dari Sulawesi dan pindah ke pertanian Mura. Untuk antisipasi belum ditemukan karena baru tahap penelitian dari Unsri dan IPB sebagai sentral peramalan hama penyakit tanaman padi yang terletak di propinsi jawa barat,” kata Anwar.(05)

Uji Lab 18 Sampel Produk Pangan Tetap Negatif

LUBUKLINGGAU–Disperindag Kota Lubuklinggau kembali mengambil sampel produk pangan di 19 usaha kecil. Jumlah sampel yang diambil 18 jenis produk pangan yang diuji Laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri (BARISTAND) Palembang 26 Mei 2010 dengan hasil negatif.
Ke-18 jenis produk pangan tersebut adalah, Mie Kuning Aliong, Mie Ali Pasar Bawah, Mie Pela-pela, Mie Ari Pasar Inpres, Mie Riadi Pasar Inpres, Mie Edi Pasar Inpres, Bakso Tewi/Yanto Giling Daging Pasar Satelit, kecap 2 Kepiting, serta tahu Nur Hasmi Mangga Besar, Tahu Rosikin Karya Bakti, Tahu Rahman Kelurahan Margamulya, Tahu Suparmin Mangga Besar, Tahu Ahmad Pasar Mesat Jaya, Tahu Joko Kelurahan Wirakarya, Tahu Nurhadi Mesat Jaya, Tahu Imam Surahman, Tahu Lasmiati Jawa Kanan SS, dan Tahu H Acak Kelurahan Dempo. Sementara produk makanan menggunakan parameter yang diuji adalah Boraks, Formalin, Rodamin-B, Pengawet (Benzoat), dan Zat Pewarna.
“Sampel yang kita ambil untuk uji produk antara lain mie, tahu, kecap dan bakso. Hasil dari uji sampel berdasarkan Standar Nasional Industri (SNI) masih aman dikonsumsi serta hasil tes negatif, yang berarti tidak membahayakan manusia saat dikonsumsi, dan tidak mengandung formalin juga bahan pengawet,” kata Kabid Industri, Subur Widodo didampingi Kasi Industri Logam Elektronika Mesin dan Aneka, Lamia di ruang kerjanya, Senin (14/6).
Ia menambahkan pengambilan sampel makanan tersebut sesuai dengan tupoksi dari Disperindag Kota Lubuklinggau dilakukan setiap tiga bulan sekali. “Kita menyampaikan ke media massa hasil dari uji Lab ini agar masyarakat tahu jika makanan yang diperiksa itu tidak mengandung zat berbahaya. Kami juga melakukan pembinaan terhadap pemilik home industri agar tidak memakai zat yang membahayakan kesehatan manusia,” pungkas Subur Widodo.(01)

15 Juli Rekap SP Kabupaten Mura Selesai

MUSI RAWAS–Hasil Sensus Penduduk (SP) Kabupaten Mura per 10 Juni 2010 mencapai 520.247 Jiwa. Jumlah ini merupakan perhitungan sementara sedangkan final rekap diperkiran 5 Juli 2010.
Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mura, Taufiq Hidayat kepada wartawan koran ini Senin (14/6) mengatakan bahwa BPS masih mengadakan sensus lengkap untuk daftar C1. Setelah sesuai baru bisa dilihat hasil sebenarnya karena datanya sudah akurat. Sebelum tanggal 15 Juli masih ada data yang belum akurat.
“Adapun data seluruh jumlah hasil rekap Sensus penduduk Republik Indonesia finalnya akan diumumkan pada 16 Agustus 2010 oleh Presiden RI,” kata Taufiq Hidayat di ruang kerjanya.
Taufiq Hidayat menambahkan untuk jumlah sensus penduduk 10 tahun lalu pada 2000 ada 439.666 Jiwa. Dibandingkan SP tahun 2010 per Mei 2010 lalu dengan jumlah 518,447 jiwa mengalami pertambahan penduduk per tahun 1.662 jiwa.
Lanjut Taufiq Hidayat, pendataan ini dilakukan oleh 13 anggota BPS tersebar di 21 kecamatan dibantu mitra Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) setiap kecamatan terdapat satu KSK. “Adapun seluruh anggota BPS di Kabupaten Mura berjumlah 1.121 orang sensus penduduk, terdiri dari 37 koordinator lapangan (Korlap), 271 koordinator tim (Kortim) dan 813 petugas pencacah ini semua berkoodinasi dengan KSK di kecamatan,” jelasnya.(05)

PLN Muara Beliti Rutin P2TL

Setiap Bulan Rugi Rp 190 Juta
MUARA BELITI–Operasi Penertiban Pemakaian Tegangan Listrik (P2TL) ilegal rutin dilakukan PLN Ranting Muara Beliti ke seluruh wilayah kecamatan. Setiap hari petugas mendatangi rumah pelanggan diduga melakukan pemasangan aliran listrik ilegal.
Manager PT PLN (Persero) WS2JB Ranting Muara Beliti, Mustar Harianja kepada wartawan koran ini Rabu (9/6) mengatakan bahwa operasi itu dilakukan setiap hari dengan menerjunkan tiga orang petugas dari PLN dibantu dua anggota Polres Mura.
“Operasi P2TL ini juga kerja sama dengan pencatat meteran (Cater) dan Kepala Desa di wilayah desa. Hasil dari dari temuan untuk jaringan ilegal per hari rata-rata 4 sampai 5 jaringan. Dalam sebulan kita mengalami kerugian hingga Rp 190 juta dari maraknya pemakaian jaringan listrik ilegal,” jelas Harianja, sapaan pria ini.
Lanjut Harianja, mereka yang melakukan pencurian jaringan itu langsung menyadap ke jaringan milik PLN. Adapun para pelaku jaringan ilegal bila ditemukan diwajibkan untuk membayar tagihan susulan. “Alhamdulillah untuk setiap tahun dengan adannya P2TL maka pencurian listrik illegal dapat berkurang,” ungkapnya. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan jaringan ilegal dan bagi masih melanggar mungkin akan diberikan tindakan tegas. Serta diproses sesuai hukum yang berlaku.(05)

Teknologi Tepat Guna Disosialisasikan ke Masyarakat

MUSI RAWAS–Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan terus disosalisasikan, terutama derah yang belum maksimal dalam pengelolan TTG di desa masing-masing.
Kepala Badan Penberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mura, Mefta Joni kepada wartawan koran ini Rabu (9/6) mengatakatan, hasil dari pengelolaan TTG pada intinya murah, mudah didapat dan merupakan sebuah inovasi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Adapun bentuk TTG itu teknologi yang dimanfaatkan dan dapat dirasakan masyarakat dan desa. Tetapi semua itu masih berupa penemuan inovasi baru,” kata Mefta Joni.
Ia menambahkan penerapan itu sudah lama akan tetapi karena ini sebuah inovasi baru maka pihaknya akan harus mengikuti perkembangan masyarakat. “Apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mudah didapat tidak perlu dengan biaya mahal. Semua itu akan terus disosialisikan agar apa yang ada di desa dapat dimanfaatkan,” tambahnya.
Mefta Joni menambahkan seperti halnya beberapa kecamatan sudah menerapkan di Kecamatan STL Ulu Terawas
Teknologi
dengan pemanfaatan ampas cair pengganti asam semut. Serta di Kelurahan B Srikaton, Kecamatan Tugumulyo dengan pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik, dan beberapa daerah lain sudah menerapkannya,” jelas Mefta Joni menambahkan, penerapan itu terus dilaksanakan dengan harapan masyarakat menengah kebawah dengan teknologi tepat guna mendapatkan kebutuhan diinginkan dengan harga murah serta mudah didapat.
“Walaupun pengelolahan itu menggunakan mesin sederhana tetapi dapat diterapkan di masyarakat karena pemanfaatanya lebih diutamakan,” ungkap Mefta Joni.
Ia menambahkan untuk penilaian dari pemerintah tentang TTG sampai sekarang belum ada, akan tetapi kalau ada sebuah inovasi baru yang kelihatannya layak. “Maka akan kita kirimkan hasil TTG ke tingkat Propinsi Sumsel,” pungkasnya.(05)

Dinsos Beri Bantuan BBR untuk KAT

MUARA BELITI–Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura) akan memberikan bantuan untuk suku Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Desa Ketuan Jaya, Kecamatan Muara Beliti. Bantuan ini akan diprioritaskan untuk warga KAT yang belum mendapatkan Rumah Layak Huni (RLH).
"Bantuan akan diberikan berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR)," kata Kepala Dinsos Kabupaten Mura, Hj Maimunah melalui Kasi Komunitas Adat Terpencil (KAT), Zailan, Kamis (10/6).
Ia menyebutkan satu desa di Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti belum mendapatkan bantuan rumah layak huni dari APBN karena tidak ada lahan dengan jumlah KK hanya 3 KK. Sedangkan untuk mendapatkan KK APBN harus minimal berjumlah 25 KK.
"Tetapi ini akan terus dibina dan perhatikan oleh kami serta akan diusahakan dengan anggaran APBD II untuk batuan BBR. Bagi yang ingin mendapatkan rumah layak huni diprogramkan pada tahun 2011," kata Zailan. Ia menambahkan tujuanya untuk mensejahterakan mereka agar mau menetap dan beradaptasi dengan masyarakat kalau sudah mendapatkan rumah layak huni. "Kita bantu agar dapat melengkapi BBM, Komunikasi Informasi dan Usaha, dan bidang usaha tersebut dibantu sesuai kondisi daerah tersebut," jelasnya.
Lanjut Zailan untuk suku KAT di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung ada 115 KK, Desa Semangus Lama Kecamatan Muara Lakitan lokasinya Panglero 60 KK, Desa Semangus Baru lokasi Sungai Hitam jumlah 32 KK, Desa Sungai Kijang Kecamatan Rawas Ulu dengan lokasi Sungai Kijang jumlah 78 KK, Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit di lokasi Sungai Jernih dengan jumlah 46 KK, Desa Muara Tiku Kecamatan Karangjaya lokasi belah batu, jumlah 20 KK.
Lalu, Desa Suka Raya Kecamatan STL Ulu Terawas lokasi Pangkalan jumlah 18 KK. "Semua itu sudah diusulkan di APBN untuk mendapat bantuan rumah layak huni. Pada tahun ini dialokasikan di Desa Muara Tiku, karena dari jumlah KK sudah mencukupi dari target APBN," ungkapnya menyebutkan, selain dari rumah layak huni untuk batuan usaha atau jaminan usaha (Janub), diberikan bibit perkebunan karet, dan bantuan lain dapat dimanfaatkan.
Semua ini, lanjut dia, sudah terlaksana baik dari segi pembinaanya, kesehatan, dan pendidikan, bahkan sudah ada tiga suku anak KAT di kabupaten Musi rawas sudah sekolah mencapai perguruan tinggi dan kita juga bekerja sama dengan beberapa Intansi dalam pembinaan tersebut diataranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pendidikan, Perikanan. "Ini para instasi sudah melaksanakan Rapat Kordinasi Kerja (Pokja)," ungkap Zailan.
"Adapun masing–masing instansi seperti Diknas akan membagun sekolah lokal sebanyak dua unit di Desa Harapan Makmur. Sementara dari pertanian bibit nanas, padi, pupuk dari kesehatan akan membantu untuk pengobatan gratis dan sunatan masal. Serta untuk Dinas Perkebunan yaitu bibit karet sedangkan dari Dinas Perikanan Usaha Budidaya Ikan Lele dan Nila.
Dalam pembinaan, Zailan mengatakan sudah membawa 2 kepala suku KAT, dan 2 masyarakat KAT, untuk mengikuti pembinaan di empat kabupaten, diantaranya pelatihan pemantapan KAT didang pertanian di Bogor, Jawa Barat, To Hom Industri kecil di Tasikmalaya Jawa Barat. Dan di Kabupaten Jambi membawa unsur melakukan study banding pembinaan adat terpencil.
Zailan menyataan kategori suku KAT ada dua macam kategori yaitu benar-benar mereka suku KAT, dan memiliki budaya. Sedangkan untuk di Kabupaten Musi Rawas memang dilihat dari orangnnya, karena lambat beradaptasi, sedangkan di derah lain ada yang sudah menjadi adat dan budaya. "Makanya untuk pembinaan Mura lebih menyentuh masyarakatnya," jelas Zailan.(05)

Warga Sukakarya Dambakan Lampu Jalan Menyala

STL ULU TRAWAS–Masyarakat Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendambakan lampu jalan telah di pasang selama dua tahun segera menyala.
Kepala Desa (Kades) Sukakarya Suyoto kepada wartawan koran ini Kamis (10/6) mengatakan bahwa lampu jalan yang dipasang sejak tahun 2008 ada 18 titik hingga sekarang masih padam. Dan terkesan hampir dua tahun ini hanya menjadi pajangan saja.
"Lampu jalan itu mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Kami berharap agar pemerintah membatu secepatnya agar lampu jalan itu menyala karena untuk kenyamanan masyarakat berkendaraan pada malam hari," kata Suyoto.
Suyoto menambahkan masalah lampu jalan sudah pernah diusulkan melalui Musrenbang hingga ke wakil rakyat. Bahkan pernah disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi (Distamben) dan Bupati Mura Ridwan Mukti ketika berkunjung ke Bukit Cogang Desa Sukakarya. "Dari penjelasan kami dapatkan lampu jalan itu segera menyala. Kami ingin pemerintah segera merealisasikan karena hampir 80 persen masyarakat Desa Sukakarya memilih Bupati Ridwan Mukti dalam pemilukada untuk terus menjadi Bupati Mura," jelas Suyoto.
Lanjut Suyoto, Desa sukarya merupakan desa wisata bahkan sudah banyak pengunjung datang mengharapkan pemerintah membatu fasilitas seperti lampu jalan dapat menyala serta pengaspalan jalan yang masih rusak. "Agar masyarakat dan pengunjung merasa lebih nyaman," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, adanya lampu jalan untuk tingkat kriminal litas dan kecelakaan pada malam hari dapat berkurang. "Serta dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di desa," pungkas Sunyoto.(05)

Warga Sukakarya Dambakan Lampu Jalan Menyala

STL ULU TRAWAS–Masyarakat Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mendambakan lampu jalan telah di pasang selama dua tahun segera menyala.
Kepala Desa (Kades) Sukakarya Suyoto kepada wartawan koran ini Kamis (10/6) mengatakan bahwa lampu jalan yang dipasang sejak tahun 2008 ada 18 titik hingga sekarang masih padam. Dan terkesan hampir dua tahun ini hanya menjadi pajangan saja.
"Lampu jalan itu mubazir kalau tidak dimanfaatkan. Kami berharap agar pemerintah membatu secepatnya agar lampu jalan itu menyala karena untuk kenyamanan masyarakat berkendaraan pada malam hari," kata Suyoto.
Suyoto menambahkan masalah lampu jalan sudah pernah diusulkan melalui Musrenbang hingga ke wakil rakyat. Bahkan pernah disampaikan kepada Dinas Pertambangan Energi (Distamben) dan Bupati Mura Ridwan Mukti ketika berkunjung ke Bukit Cogang Desa Sukakarya. "Dari penjelasan kami dapatkan lampu jalan itu segera menyala. Kami ingin pemerintah segera merealisasikan karena hampir 80 persen masyarakat Desa Sukakarya memilih Bupati Ridwan Mukti dalam pemilukada untuk terus menjadi Bupati Mura," jelas Suyoto.
Lanjut Suyoto, Desa sukarya merupakan desa wisata bahkan sudah banyak pengunjung datang mengharapkan pemerintah membatu fasilitas seperti lampu jalan dapat menyala serta pengaspalan jalan yang masih rusak. "Agar masyarakat dan pengunjung merasa lebih nyaman," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, adanya lampu jalan untuk tingkat kriminal litas dan kecelakaan pada malam hari dapat berkurang. "Serta dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di desa," pungkas Sunyoto.(05)

PU Pengairan Evaluasi Perizinan Kolam Deras

MUARA BELITI–Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Mura) bakal melakukan evaluasi perizinan pemilik kolam deras untuk penggunaan air. Evaluasi itu diadakan untuk memperlancar pengairan irigasi di areal sawah milik petani.
Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Mura, Mito Mapilindo melalui Sekretaris PU Pengairan, Supriyanto menjelaskan evaluasi itu dilakukan setiap tahun dan kalau tidak memenuhi ketentuan diambil tidakan tegas dari Pemerintah.
“Sebab untuk pembagian air berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk pengairan dengan Pengumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mesti diketahui Penjaga Pintu Air (PPA) dengan mengutamakan pertanian sawah. Sedangkan untuk kolam deras hanya bersifat komersil dan tidak diprioritaskan,” jelas Supriyanto kepada koran ini, Senin (7/6).
Lanjut Supriyanto, dalam pembagian air harus ada kesempatan sebelum melakukan pola tanam. Untuk jaringan pengairan diantaranya jaringan Tersier dan sekunder. “Jaringan tersier adalah jaringan untuk pertanian hingga segala perawatan dilakukan oleh pertanian. Sedangkan jaringan sekunder ialah jaringan dengan kewenangannya dijalankan pemerintah yang memiliki biaya operasionalnya,” papar Supriyanto.
Supriyanto menambahkan sistem pembagian air diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) irigasi No 20 Tahun 2006 tentang irigasi pengairan. “Dalam perda tersebut disebutkan kewenangan untuk sistem pembagian air diantaranya dibawah 1000 Hektar adalah kewenangan pemerintah daerah yaitu Bupati. Lalu untuk 1000 Hektar hingga 3000 Hektar kewenangan Pemerintah Propinsi, diatas 3000 kewenagan APBN,” paparnya menyebutkan, sistem pembagian air tingkat petani ada P3A, diatasnya ada GP3A kerjanya dibantu penjaga pintu air, dan juru air.
Supriyanto menambahkan masalah pengairan kurang lancar terhadap irigasi sawah disebabkan persediaan debit air sekarang memang berkurang karena ada pengendapan di pusat irigasi tepatnya di Bendung Watervang. “Pengendapan ini sudah sepuluh tahun belum dilakukan normalisasi, seperti pengedukan kembali,” ungkap Supriyanto.
Untuk solusi pengairan kedepan, lanjut dia, pihaknya melakukan pemberdayaan P3A serta evaluasi untuk mengadakan normalisasi pengerukan pusat irigasi. Dan menindak tegas pihak yang menyalahi aturan.(05)

Masjid Agung Jadi Icon Mura Darussalam

MUARA BELITI–Masjid Agung di kawasan Agropolitan Centre Kecamatan Muara Beliti dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Mura menjadi icon Mura Darussalam. Pembangunan masjid Agung tersebut mencapai dana lebih kurang Rp 54 Miliar.
Kepala Bidang Program Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya dan Tataruang Kabupaten Mura, Ristanto menjelaskan untuk mengejar program Mura Darussalam maka Pemkab Mura berani mempertaruhkan dana sebesar Rp 54 Milyar untuk kemegahan sebuah masjid Agung. Di mana diharapkan rumah Ibadah tersebut dapat memberikan inspirasi dan menggugah masyarakat Bumi Lan Serasan Sekentenan untuk mendukung program tersebut.
“Pada pengembangan Masjid Agung tersebut akan dibangun empat lokal Taman Pendidikan Agama (TPA) ditambah dengan ruang guru, dan kantor pengurus, serta kantor Remaja Masjid yang diharapkan lebih menghidupkan suasana masjid,” papar Ristanto kepada wartawan koran ini Senin (7/6).
Dengan dana tersebut, lanjut dia, pihaknya akan membuat fasilitas dan Perkantoran guna menunjang segala kegiatan dilakukan di sekitar komplek Masjid Agung. “Keberadaan taman Masjid dan lokasi yang tepat berada di persimpangan jalan Lintas merujuk pada sebuah pemandangan yang khas dari Muara Beliti. Sehingga masjid itu bukan hanya untuk tempat shalat saja tetapi masih ada kegiatan lain bisa memberikan kesan hidup dari masjid itu sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan dengan lokasi berada di persimpangan nanti dapat dijadikan tempat untuk beristhirahat oleh masyarakat pendatang yang kebetulan melintasi komplek tersebut. Selain itu dengan adanya Tman Pendidikan Agama (TPA) bisa menjadikan masjid sebagai tempat untuk belajar mengajar. “Secara keseluruhan kita sudah menyelesaikan pembangunan masjid sekitar 70 persen,” papar Ristanto mengklaim untuk bangunan induk sudah selesai 95 persen.
Masih kata Ristanto, sampai saat ini Bupati Mura tetap konsen mendukung pembangunan Masjid Agung, yang rencananya ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir tahun 2011. “Dengan penyelesaian Masjid Agung tersebut dapat menjadikan icon Darussalam di Kecamatan Muara Beliti. Serta memberikan identitas bagi Kabupaten Mura yang memiliki napas Islami,” pungkasnya.(05)

Mura Rawan Banjir dan Angin Puting Beliung

MUARA BELITI–Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura) sudah memiliki sejumlah perlengkapan bantuan untuk penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Mura.
Penyediaan perlengkapan bantuan itu diprioritaskan di Kabupaten Mura setelah diketahui terdapat sejumlah daerah rawan banjir, yaitu Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelingi, dan BTS Ulu.
Serta kawasan yang termasuk titik rawan angin puting beliung, diantaranya Kecamatan Muara Beliti, tepatnya Desa Air Satan, serta Kecamatan Tuah Negeri, dan Sukakarya.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Mura, Hj Maimunah melalui Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, Azwar mengatakan bantuan untuk bencana alam sudah tersedia di dapur umum Dinsos berupa tenda, pleton, dan regu penanggulangan bencana. Sedangkan untuk menangani banjir Dinsos memiliki perahu Dholpin dan mobil Rescue.
“Untuk tim bantuan kita mempunyai tim Tagana sebanyak 30 orang yang siap membantu mengatasi bencana alam di Kabupaten Mura,” jelas Azwar pada koran ini, di ruang kerjanya, Senin (7/6).
Lanjut Azwar, tim Tagana siap dikirim untuk membantu daerah lain terkena bencana alam sebagai relawan. Karena tim Tagana sudah mendapatkan pelatihan untuk membantu korban bencana alam. “Latihan tersebut dilakukan dalam satu tahun dua angkatan dengan pelatih dan pembina tim SAR Propinsi Sumsel,” kata Azwar menambahkan daerah titik rawan banjir untuk Kabupaten Mura berada di Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelingi, dan BTS Ulu. Ia menyebutkan adapun aliran sungai yang rawan banjir diantaranya Sungai Rawas Ilir, Karang Dapo dan Muara Rupit.
Azwar melanjutkan perahu yang disiapkan berjumlah tiga perahu diantaranya 2 perahu diletakkan di Kecamatan Muara Kelingi dan Muara Lakitan. Serta satu perahu di Posko seketariat tim Tagana. “Untuk piket diberlakukan selama 24 jam dengan tujuan mengendalikan bantuan akan diberikan kepada korban bencana,” ungkap Azwar.(05)

Infrastruktur Jadi Masalah Pokok Mura

MUARABELITI–Pemkab Musi Rawas akan memprioritaskan pembangunan di wilayah dengan luas 1,2 juta hektar berupa pembangunan dan pembukaan akses infrastruktur di desa-desa. Bupati Mura, Ridwan Mukti beberapa waktu lalu menjelaskan, 95 persen masyarakat Kabupaten Mura tersebar di pelosok-pelosok daerah merupakan petani dengan karakteristik dari petani di desa-desa menjual hasil produksi.
Dalam menunjang pendistribusian hasil produksinya itu, tentunya harus didukung pula dengan akses infrastruktur yang memadai.
“Berbeda dengan perkotaan kebanyakan menjual jasa, masyarakat di desa-desa akan menciptakan suatu produk yang biasanya berasal dari hasil pertanian mereka. Namun kendala yang sering sekali mereka hadapi adalah dalam mengangkut hasil produksinya, itu dikarenakan ketidaktersediaan akses ataupun ada akses jalan namun kondisinya yang tidak layak,” tutur Ridwan Mukti.
Begitu juga dalam pengolahannya jika kemampuan tenaga listrik di Kabupaten Mura sangat terbatas maka kondisi demikian akan semakin memperparah kesulitan masyarakat petani mengolah hasil taninya.
“Dua faktor itu akan mempengaruhi tingkat persentase pengangguran masyarakat desa, untuk itu persoalan infrastruktur akan menjadi masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Mura,” katanya.(05)

Jalan Poros Reksa Budi Longsor

BTS ULU–Satu titik jalan poros kecamatan di SP 6 Desa Reksa Budi, Kecamatan BTS Ulu, mengalami longsor. Akibatnya kondisi jalan aspal di sana rawan kecelakaan.
Para pengendara baik sepeda motor maupun mobil harus ekstra hati-hati ketika melintasi jalan poros kecamatan di SP6 Desa Reksa Budi, Kecamatan BTS Ulu. Pantauan koran ini jalan yang longsor sudah cukup parah. Untungya kendaraan masih bisa leluasa lewat walaupun harus ekstra hati-hati karena dipasang jembatan darurat.
“Di sini rawan kecelakaan karena jalan mulai dari SP 9 Bangun Jaya hingga ke SP 5 sudah aspal mulus. Sehingga kendaraan yang lewat bisa dengan kecepatan tinggi. Sementara di sini ada badan jalan aspal yang longsor, kalau tidak hati-hati jelas bisa masuk jurang,” kata Sahir, salah seorang warga Keroya, BTS Ulu.
Sohir mengatakan untungnya sudah dipasang jembatan darurat dari besi sehingga walaupun separuh badan jalan longsor, namun kendaraan masih bisa lancar lewat. “Tapi jika tidak segera diperbaiki longsor akan terus bertambah dan jalan bisa putus,” jelasnya.
Sohir menambahkan dengan kondisi ini Pemerintah dapat memperbaikinya. “Untuk kelancaran kendaraan yang melintas jalan tersebut, sehingga tidak berbahaya bagi penegendara yang melintasi,” jelasnya.
(05)

Pengairan Irigasi Tidak Lancar

SUMBERHARTA–Petani Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Mura, mengeluhkan pengairan irigasi tidak lancar sehingga bermasalah terhadap pertanian di sana.
Mundriyanto (40) kepada wartawan koran ini Minggu (6/6) mengatakan bahwa masalah pengairan kurang lancar sering bermasalah terhadap pertanian sehingga panen banyak gagal. “Kondisi pengairan kurang lancar sudah bertahun-tahun berlangsung ditambah serangan hama penyakit ke sawah. Iringasi yang tidak lancar membuat panen tahun kemarin kurang menghasilkan dari satu hektar sawah hanya menghasilkan 2 ton gabah kering panen,” papar Mundriyanto.
Ia menyebutkan normalnya untuk 1 Ha menghasilkan 5 Ton lebih GKP. “Saluran irigasi pengairan sawah kurang lancar karena terbagi dengan kolam deras. Sehingga dalam pembuangan air dari kolam deras banyak terbuang tidak masuk ke pengairan awal. Untuk pertanian sawah sering tersendat-sendat hingga terjadi kekeringan,” papar Mundriyanto.
Lanjut dia, masalah pengairan untuk pertanian sampai sekarang belum ada solusi dan petani banyak mengandalkan air hujan saat musim hujan. Kalau di musim kering petani benar-benar harus bisa memanfaatkan irigasi pengairan. Sebab dari pemerintah sendiri untuk musim tanam dilakukan tidak serentak. “Gunanya agar pembagian air irigasi sawah dapat terpenuhi oleh petani,” jelas Mundriyanto berharap Pemerintah memberikan solusi agar pengairan irigasi sawah terus lancar.
“Sebab sudah sering dirasakan oleh pertanian ditambah lagi serangan hama baik itu Tikus dan Walang Sangit yang menghinggapi dalam setiap musim tanam,” pungkasnya.
(05)

Tiga Desa di Tugumulyo Masuk Daerah Otonomi

TUGUMULYO–Tiga desa di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura), yakni Desa F Trikoyo, M Sitiharjo, dan Desa G1 Mataram, telah terbentuk menjadi desa otonomi daerah. Sebab, tiga desa itu dianggap mampu mengatur menejemen perekonomian daerah.
Demikian diungkapkan Kepala Desa (Kades) M Sitiharjo, Hasan kepada wartawan koran ini, Sabtu (5/6).
“Daerah otonom adalah daerah yang dianggap mampu untuk mengatur manajemen perekonomian daerah. Untuk daerah otonom sudah ditawarkan untuk semua desa hanya banyak desa belum mampu menjadi desa otonomi, sedangkan Desa M Sitiharjo, F Trikoyo dan Desa G1 Mataram diangap mampu untuk menjadi desa otonomi daerah,” tutur Hasan didampingi Kades G1 Mataram, Benny.
Lajut Hasan, dalam perencanaan pembangunan Anggaran Dana Desa (ADD), untuk Desa M Siti Harjo akan membangun gorong-gorong desa. Untuk desa otonomi itu dananya langsung dari dana anggaran belanja dengan total Rp 150 juta untuk seluruh perangkat desa, tetapi sekarang baru dibayar 4 bulan. “Dengan dana anggaran lansung, daerah Otonomi harus bisa mengatur dalam perekonomian termasalah pembangunan desa,” ucap Hasan.
Hasan menambahkan, daerah otonomi ini tidak lagi menerima dana Bantuan Desa (Bandes) dari pemerintah, tetapi dari anggaran langsung melalui ADD, sehingga pemerintah desa harus mampu mengatur penggunaan dana itu sesuai dengan kebutuhan desa dan aturan yang ada. Daerah otonomi ini dibentuk sejak 2010, seandainya berhasil akan menjadi contoh desa-desa lain. “Sehingga semua desa dapat melaksanakan daerah otonom,” jelas Hasan.
“Daerah otonomi setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas minimal yang terbentuk harus 3 desa, dan dipilih langsung oleh pihak Kecamatan,” pungkasnya.
(05)

Satgas Wajar Kecamatan Kembali Diaktifkan

BTS ULU–Menjelang tahun ajaran baru sekolah, Satuan Tugas Wajib Belajar (Satgas Wajar) di setiap kecamatan harus kembali aktif bekerja. Karena ini termasuk salah satu upaya pemerintah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan meningkatkan kualitas usia rata-rata sekolah.
Demikian disampaikan Bupati Ridwan Mukti usai melantik dua kepala desa di Kecamatan BTS Ulu, Kamis (3/6). Untuk itu, guna mengantisipasi kecolongan terhadap usia sekolah yang tidak sekolah, dalam menghadapi TA baru nanti, satgas wajib belajar mulai saat ini harus kembali intens dalam memperhatikan masalah pendidikan di wilayahnya masing-masing.
Menurut bupati, peran aktif Satgas Wajar tersebut sangat berpengaruh dalam menekan angka putus sekolah masyarakt, terlebih lagi Kabupaten Mura yang memiliki sumber daya alam melimpah akan menjadi salah satu daerah tujuan investor baik lokal, regional, maupun internasional.
"Dalam membangun bidang pendidikan di Mura maka pemerintah akan terus berupaya agar masyarakat usia sekolah dapat sekolah," jelas Bupati.
Dilanjutkannya, kewajiban untuk pembangunan pendidikan adalah tanggung jawab bersama sesuai dengan wilayah kerja dan tinggalnya. "Usai dilantik menjadi kepala desa, berbarengan dengan pergantian tahun ajaran baru nanti, kades harus langsung mengaktifkan satgas wajar di wilayahnya masing-masing," tegasnya.
Bupati kembali mengingatkan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing, tidak ada lagi kabar adanya masyarakat yang putus sekolah karena berbagai alasan. "Melalui Satgas Wajar, data seluruh masyarakat, kita harus konsisten membangun pendidikan, untuk itu, usia sekolah hrus tetap sekolah," ujar Bupati.(05)

Bupati Minta Kades Bekerja Profesional

MUSI RAWAS–Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang di masyarakat desa khususnya sangat dibutuhkan seorang pemimpin atau Kepala Desa (Kades) berkualitas. Sehingga kades itu dapat dipercaya masyarakat untuk memimpin desa.
Hal ini dikatakan Bupati Mura, Ridwan Mukti dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kades Trijaya dan Kades Sembatu Jaya di Desa Trikarya, Kecamatan BTS Ulu, Kamis (3/5).
"Pemimpin berkualitas selain dipercaya oleh seluruh masyarakat Desa untuk memimpin Desa. Tetapi memiliki kemampuan dalam megelola administrasi desa, Sumberdaya manusia, anggaran desa dan sumberdaya lainnya," kata Ridwan Mukti dalam sambutannya.
Ridwan Mukti menambahkan seorang kades sangat diharapkan membekali diri dengan kemampuan kerja yang handal dan profesional dalam bekerja. Guna menghadapi setiap permasalahan yang timbul baik melaksanakan tupoksi kades. "Serta bekerja sama dengan seketaris desa maupun staf dan perangakat desa lainya," ucap Ridwan Mukti.
Lanjut Ridwan Mukti, kemampuan kerja kades harus diimbangi dengan keinginan untuk bekerja keras, dan upaya menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum, agama dan norma-norma sosio kultur masyarakat. Sehingga citra yang bersih dan beribawa harus terus dapat ditegakkan.
"Kades harus mempunyai visi dan misi serta persepsi jelas dan utuh dalam melaksanakan tugasnya," ungkap Ridwan Mukti sambil menambahkan untuk pembangunan Daerah Kabupten Mura, kades harus dapat memberdayakan masyarakat seluruh lapisan. "Pemberdayaan masyarakat tersebut mencakup keberdayaan secara ekonomi, sosial budaya, hukum dan politik," pungkasnya.
(05)

Sebelumnya Hanya Berstatus Warga Biasa

Kepala Desa Sembatu Jaya Amin Syarifudin

Diangkat sebagai Kepala Desa (Kades) merupakan beban berat tetapi ini harus tetap di jalankan. Karena ini adalah amanah dari tuhan akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa program kedepan yang akan dijalankan oleh Amin Syarifudin untuk menjalankan amanah tersebut, berikut penuturanya.

M Nur Kholil, Trijaya
Pria berperawakan sedang ini ketika ditemui wartawan koran ini setelah selesai pelantikan dan diambil sumpahnya sedang asyik berpoto ria dengan kelaurganya. Ia kelihatan begitu ceria dan gembira karena telah dilantik menjadi kades Sembatu Jaya.
Lalu Syaripudin, pangilan akrabnya menyambut wartawan koran ini dengan senyum kegembiraan. Kemudian dengan basa-basi mengucapkan selamat kepada pria kelahiran Sadu 1 Januari 1970, mengatakan setelah dilantik ini sebagai suatu beban berat yang harus dipikul. "Karena saya mesti mengayomi masyarakat dengan baik di desa saya. Jabatan ini juga merupakan amanah dari Tuhan, dan saya harus menjalankan dengan sebaik-baiknya," ucap suami Suryani.
Kemudian Syarifudin mengatakan dengan dipercayakan dirinya menjadi kades dan dilantik sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau mimpi bisa menjadi seorang Kades. "Sebelumnya saya masyarakat biasa bukan dari kalangan birokrasi. Atau pernah bekerja di pemerintahan desa," tutur Syarifudin mengenang.
Karena memperoleh amanah itu, Syarifudin mengaku akan menjujung tinggi amanah telah diberikan padanya. Dan siap menjalankan tugas sesuai diprogramkan Bupati Mura, Ridwan Mukti. Soal program kedepan, ia menyatakan akan meningkatkan fasilitas masyarakat serta kesejahteraan warga. "Program yang diutamakan adalah perbaikan jalan sesuai dengan program bupati. Saya juga meningkatkan penghasilan perkebunan dan tanaman, dari segi perkebunan karet kita tingkatkan, dari pertanian akan menghasilkan tanaman yang bagus. Yang pasti apa menjadi program bupati kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," janji Syarifudin.(*)

Hasil Tes Sampel Produk Industri Pangan Negatif

10 Depot Air Minum Isi Ulang Aman Konsumsi
LUBUKLINGGAU–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Lubuklinggau sudah melakukan pengawasan makanan dan minuman di sejumlah industri rumah tangga (Home Industri), dengan mengirimkan sampel produk industri pangan untuk diuji Laboratorium di Balai Riset dan Standarisasi Industri (BARISTAND) Palembang, pada April 2010.
Hasil tes Lab tersebut rata-rata produk yang dijual pedagang itu negatif tidak mengandung unsur kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Sampel terdiri dari air isi ulang tersebar di 10 titik pengambilan. Serta sampel mie kuning, kerupuk merah, kerupuk gendar, kecap, dan saos, yang diambil di 9 titik pengambilan.
Kadisperindag Kota Lubuklinggau, Hj Masnun Syahrin kepada koran ini menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan pihaknya ke sejumlah home industri di kawasan Kota Lubuklinggau dengan tujuan untuk pengendalian dan pengawasan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan Kota Lubuklinggau. Hasil uji sampel ini ternyata makanan dan air isi ulang itu negatif tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan manusia.
"Kita ingin melakukan pembinaan dan koordinasi serta pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan Disperindag secara berkala. Hasil tes Lab ini rata-rata produk industri pangan itu hasilnya negatif," kata Masnun Syahrin didampingi Kasi Logam Industri Kimia, Lamia serta Supana Gagarin, di ruang kerjanya, Selasa (2/6).
Masnun Syahrin menyebutkan tim Disperindag sendiri langsung turun ke lapangan untuk mengambil sampel tersebut dengan beberapa kali pada 13 April, 21 April, hingga akhir April 2010. "Setelah sampel diambil maka dikirimkan ke Palembang, dan hasilnya memang tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti tidak ada formalin, boraks, dan bahan pemutih," papar Masnun Syahrin diamini Lamia dan Supana Gagarin.
Mengenai parameter ujicoba air isi ulang telah dilakukan di lab dengan parameter adalah, potensial hydrogen (PH), Nitrat (N03), Nitrat (NO2), Sulfat (SO4), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Air Raksa (Hg), Kadmium (Kd), As.
"Hasil uji lab terhadap 10 sampel air isi ulang berdasarkan standar nasional industri (SNI) masih aman dikonsumsi. Dan, dari hasil uji Laboratorium BARISTAND Palembang dan dinyatakan bahwa surat uji ini berlaku 90 hari sejak tanggal dikeluarkan untuk 10 depot air minum isi ulang," papar Masnun Syahrin. Ke-10 depot isi ulang tersebut adalah, Alif Ro (Perumnas Lubuk Tanjung), Al Faiz Kodim Lubuklinggau, Tri Sejuk (Simpang RCA), Segar (Sidorejo), Amarta Tirta (Jl Bukit Sulap), Sejuk (Jalan Bukit Sulap), Hexobion (Toko Tulip), PIU (Jalan Garuda Hitam Permiri), dan Bukit Sulap (Jalan Tawakal).
Sedangkan untuk 9 sampel produk makanan parameter yang diuji adalah, Boraks, Formalin, Rodamin-B, pengawet (Benzoat), dan zat pewarna. "Dari uji lab itu dinyatakan negative tidak tercampur lima zat-zat yang membahayakan terhadap kesehatan manusia berdasarkan SNI," tegas Masnun Syahrin.(01)

GN "Kendaraan" Menuju Mura Darussalam

MUSI RAWAS–Dibentuknya Forum Guru Ngaji (FGN) Kabupaten Mura merupakan tonggak dan podasi awal menuju Musi Rawas (Mura) Darussalam. Serta membentuk pondasi tersebut dengan diadakan khatam Alquran.
Bupati Mura, Ridwan Mukti menjelaskan masyarakat menjadi cerdas sehat dan kokoh harus kita bangun pondasi terlebih dahulu dengan melalui FGN. Karena selama ini masyarakat dengan hal-hal kebaikan sangat jauh, tidak takut lagi dengan Tuhan, manusia sekarang hanya takut dengan uang, disinilah dibagun pondasi agar masayarakat mura bukan hanya sehat, cerdas tapi berakhlakul karimah.
"Kita harus ada gebrakan agar terwujudnya Muara Darusalam ini, apalagi untuk mengahadapi tekanan global disaat ini, karena saya tidak ingin masyarakat Mura mengalami kebobrokan moral," kata Ridwan Mukti memberikan sambutan setelah melantik pengurus FGN di Auditorium Pemkab Rabu (2/6).
Bupati meneruskan ia ingin pemimpin mura mempunya generasi ke depan hingga menjadikan masyarakat mura cerdas, masyarakat sehat, dan kokoh. "Di sinilah kita bangun dulu pondasi tersebut," jelas Ridwan Mukti menambahkan adapun tujuan dibentuknya FGN yaitu memberantas buta aksara huruf Alquran, meningkatkan iman dan taqwa, menjadikan Alquran dan hadist sebagai pedoman hidup yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan terwujudnya Mura Darussalam.
"Karena daerah yang tidak ada khatam Alquran adalah daerah yang terisolir. FGN adalah "kendaraan" menuju Mura Darusalam. Makanya kita harus dapat menjaga "kendaraan" ini, FGN adalah bagian yang tidak terpisahkan dariu Mura Darusalam," papar Ridwan Mukti.
Masih kata Ridwan Mukti, FGN dibiayai oleh pemerintah makanya tida ada AD/RT. Dan lima tahun kedepan FGN harus tetap eksis dengan lahirnya FGN karena program Mura Darusalam, dan merupakan hasil sebuah konsep peraturan dan keputusan bupati. Sehingga peraturan bupati ini sebagai alat pengoperasian FGN, setelah itu kita akan tingkatkan kegiatan itu kedepanya dengan mengusulkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Untuk mencapai Perda kita harus membuktikan dulu prestasi dalam kegiatan FGN," jelas Ridwan Mukti.
Kembali Ridwan Mukti melanjutkan dari 100 ribu santri khatam Alquran diketahui 15 ribu sudah terdaftar lulus khatam Alquran. "Sisanya sebanyak 75 ribu lagi yang harus dibina. Kedepannya setiap dusun harus ada khatam Alquran minimal dua santri," paparnya.(05)

G1 Mataram Jadi Desa Otonomi

TUGUMULYO–Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura) termasuk dari salah satu dari tiga desa otonomi. Tiga desa itu terdiri dari Desa G1 Mataram. F Trikoyo, dan M. Sitiharjo.
Kepala Desa (Kades) G1 Mataram, Beni mengatakan bahwa tiga desa yang di anggap mampu untuk menjadi daerah otonom pengangkatan ini di pilih dari dari kecamatan.
"Mulai di jadikan daerah otonom pada tahun 2010 ini, untuk Kabupaten Mura baru tiga desa yang di percayai sebagai daerah otonom," kata Beni, Rabu (2/6).
Beni menambahkan daerah otonom adalah daerah yang sudah dianggap mampu untuk mengatur menejemen perekonomian daerah. Sebelumnya daerah otonom sudah ditawarkan tetapi belum ada yang mau menjadi daerah otonom. "Karena takutnya nanti beranggapan tidak akan terlaksana. Kalau untuk kabupaten lain diluar Kabupaten Mura sudah banyak desa menjadi daerah otonomi," jelas Beni.
Ia menambahkan untuk Desa Mataram, F Trikoyo, M Sitiharjo dianggap sudah mampu menjadi contoh daerah otonom. "Kalau dana Bantuan Desa (Bandes) kita tida mendapatkan. Kita hanya honor dari anggaran belanja langsung dari kecamatan melalui PMD langsung diberikan ke desa," ungkap Beni.
Masih kata Beni, dana anggaran belanja lansung total biaya 150 Juta untuk seluruh perangkat desa dan BPD baru dicairkan Rp 35 Juta untuk 4 bulan pertama. Dari anggaran dana ini kita harus dapat memanage dalam perekonomian termasuk masalah pembagunan desa. "Tetapi kita juga dapat memanfaatkan program PNPM untuk pembangunan desa melalui swadaya masyarakat desa sendiri," pungkasnya.(05)

Program Desa Siaga Trikoyo akan Membangun Jamban

TUGUMULYO–Program Desa Siaga di Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas pada 2010 direncanakan untuk pembangunan jamban bagi warga kurang mampu. Menurut Kades F Trikoyo, Sriyanto, perencanaan program desa siaga tahun 2010 telah memiliki sejumlah kegiatan, salah satunya membuat jamban untuk masyarakat.
"Pembuatan jamban itu khusus ditujukan kepada warga desa kurang mampu. Karena anggaran dana untuk per jamban Rp 700 ribu hingga Rp 1 Juta. Dan sistem pengumpulan dana dengan menggunakan system arisan. Sehingga bergiliran per Kepala Keluarga (KK)," kata Sriyanto, Selasa (1/6).
Adapun program Desa Siaga sudah terealisasi di Desa F Trikoyo diantaranya pengecekan warga yang terkena penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), TBC, diare dan sebagainya. "Desa Siaga Mulai dilaksanakan untuk Desa F. Trikoyo dari tahun 2008, hanya mulai aktif pada 2009," tambahnya.
Ditanya manfaat dari desa siaga, Sriyanto menjelaskan cukup banyak. Salah satunya membatu masyarakat kurang mampu, seperti warga belum memiliki jamban sendiri lalu dapat diperbantukan dari program Desa Siaga. "Karena dengan adanya jamban dapat menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat setempat," jelas Sriyanto.(05)

Juru Parkir Tetap Keberatan Atas Kenaikan Setoran

LUBUKLINGGAU–Kembali juru parkir yang bekerja dibawah naungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishub dan Kominfo) Kota Lubuklinggau keluhkan kenaikan setoran uang parkir. Karena kebijakan kenaikan storan itu sangat memberatkan.
Salah seorang koordinator juru parkir Jalan Sudirman, Kem yang menghubungi koran ini, Selasa (1/6) mengatakan sejak diberlakukan kenaikan uang setoran target setoran mereka lebih besar dibandingkan pendapatannya. Ia dan rekan-rekannya sesama juru parkir menolak kebijakan diterapkan Pemkot Lubuklinggau tersebut. Dan berharap agar Walikota dapat mengambil ebijakan yang berpihak kepada para juru parker.
"Sekarang setoran dinaikan menjadi Rp 20 ribu dari Rp 17.000 per hari. Kami minta Pemkot Lubuklinggau dapat memperhatikan keluhan kami ini," harap Kem, kemarin. Kem juga minta agar keputusan menaikkan setoran uang parkir tersebut dimusyawarahkan terlebih dulu, karena keputusan yang ditetapkan sepihak oleh Dishub dan Kominfo) merugikan para juru parkir.
Sedangkan, Medi, Koordinator Juru Parkir di Jalan Yos Sudarso menyebutkan, dalam pertemuan dengan pihak Dishub dan Kominfo, Senin (31/6) lalu, didapatkan keputusan bahwa setoran parkir ditetapkan untuk dirinya dari Rp 17 Ribu naik menjadi Rp 20 Ribu.
Ia merasa keberatan karena sebelumnya pernah mendapatkan saran dari anggota DPRD Kota Lubuklinggau, jika akan menaikkan setoran parkir mesti melalui musyawarah dulu. "Harus ada kesepakatan antara Walikota dengan DPRD, maka baru bisa setoran parkir itu dinaikkan," tambah Medi.
Ia sendiri minta kepada Dishub dan Kominfo memerhatikan keluhan juru parkir ini, sebab mereka hanya mengandalkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pengelolaan parkir.
Sebelumnya, Kadishub dan Kominfo Kota Lubuklinggau, Azhari menyatakan bahwa kenaikan setoran uang parkir ditetapkan dengan pertimbangan berdasarkan uji petik dilakukan pihaknya. Dari uji petik didapatkan bahwa ada lokasi tertentu yang menghasilkan cukup banyak pemasukan, hingga setoran dinaikkan.(01)

Utusan Kecamatan Selangit Juara I Lomba Lagu RM

TUGUMULYO–Grand Final Lomba Lagu Ridwan Mukti (RM) Selasa (1/6) di lapangan sepakbola Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura, menetapkan juara pertama Dear Siska, dari Kecamatan Selangit sebagai juara pertama. Dear Siska menyisihkan 19 finalis lainnya setelah dinilai dewan juri diketuai Hamam Santoso.
Grand final diikuti 20 finalis hasil audisi selama tiga hari dari 28 Mei hingga 30 Mei 2010 menetapkan juaranya antara lain pemenang pertama Dear Siska mendapatkan hadiah Rp 20 Juta, juara dua diraih peserta dari Kecamatan Muara Lakitan atas nama Zainal Arifin mendapat hadiah Rp 15 Juta.
Lalu, juara tiga diraih peserta dari Kecamatan Megang Sakti, Sus Andan Makno menerima hadiah uang Rp 10 juta dan harapan sebanyak 17 peserta masing-masing mendapatkan Rp 5 Juta per orang.
Selain pemberian hadian bagi finalais, dipilih pendukung (Sponsor) yang heboh. Untuk sponsor terheboh jatuh pada Kecamatan Muara Rupit, Muara Kelingi, dan BTS Ulu. Acara Grand final sekaligus acara penutupan dimeriahkan Frans KDI dan artis ibu kota, Mery Geboy.
Diminta Lestarikan Lagu Daerah Mura
Para pemenang lomba lagu Ridwan Mukti akan dibina agar dapat melestarikan lagu Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura). Sehingga lagu daerah tersebut dapat dikembangkan dengan baik.
Lily Martiani Maddari selaku pembina lomba lagu Ridwan Mukti dalam sambutan pada Grand Final, Selasa (1/6) di lapangan sepakbola Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo mengatakan tujuan dari audisi ini mencari bibit dan bakat warga Mura yang pontensial di bidang seni suara.
"Adanya audisi ini membuat kita tahu sebenarnnya warga Mura banyak memiliki bakat dalam dunia tarik suara. Kedepan selain lomba nyanyi juga akan diadakan lomba menari, bahkan pemenang-pemenang akan dibina mengikuti lomba dengan ajang lebih tinggi," kata Lily Martiani Maddari, kemarin.
Dilanjutkan Lily, dari kurang lebih 400 peserta lomba untuk mengikuti Lagu Ridwan Mukti sudah terpilih 20 finalis yeng memiliki bakat potensial. "Ini menunjukan banyak bibit dan bakat masyarakat Mura yang harus di kembangkan dengan baik," ucap Lily. Ia menambahkan para pemenang audisi lagu tersebut akan selalu ditampilkan pada acara resmi hingga mereka dikenal masyarakat luas.(05)

Hadiah Rp 20 Juta Ditabung untuk Biaya Kuliah

Dear Siska Juara Pertama Lomba Lagu Ridwan Mukti

Dear Siska patut berbangga karena mewakli Kecamatan Selangit hingga menjadi juara pertama lomba lagu Ridwan Mukti di Lapangan Sepakbola Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Selasa (1/6). Dari seluruh peserta sebanyak 400 orang lebih ia meraih kemenangan. Berikut penuturannya.

M Nur Kholil, Tugumulyo
NONA berusia 18 tahun ini baru saja menerima hadiah uang tunai Rp 20 juta. Terlihat wajah anak Jamal dan Artini ceria karena telah menjadi pemenang pertama lomba Lagu Ridwan Mukti.
Lalu di tanya wartawan koran ini bagaimana perasaanya setelah menjadi juara pertama, Dear Siska akrap dipanggil Siska mengatakan, sangat bangga sekali. Karena sebelumnya belum pernah menggapai prestasi di bidang tarik suara. "Dan, ini merupakan penghargaan terbesar saya dapatkan karena telah mewakili Kecamatan Selangit," ucapnya.
Ia menyebutkan prestasi ini didapatkan tidak lebih karena dukungan dari kedua orang tuanya. "Kelurga dan kawan-kawan semua memberikan support untuk saya. Apalagi sebelum tampil saya melakukan latihan agar dapat menampilkan yang lebih baik untuk keluarga, teman dan warga Kecamatan Selangit," papar Siska sumringah.
Hadiah uang cukup besar itu nanti akan ditabung oleh Siska untuk masa depannya. "Uang hasil kemenangan ini akan saya tabung, dan Insya Allah digunakan untuk biaya kuliah. Yang pasti dengan kemenangan ini merupakan pengalaman berharga, kedepan saya akan terus berusaha lagi agar menjadi lebih baik," pungkasnya.(*)

Puluhan Tahun Warga Sukahati Tidak Nikmati Listrik

Hanya Mengandalkan Mesin Diesel

SUMBER HARTA-Kembali warga Desa Sukahati, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas (Mura) keluhkan aliran listrik belum mengalir ke rumah-rumah warga. Padahal sudah beberapa kali diusulkan kepada pihak terkait tetapi tidak listrik tak kunjung hidup. Di desa tersebut hanya ada tiang saja yang terpasang bertahun-tahun. Dari pengakuan warga setempat sudah puluhan tahun mereka tak jua menikmati penerangan listrik PLN.
Indra, warga Desa Sukahati mengatakan sampai sekarang listrik belum masuk desa ini sedangkan desa yang lebih jauh dari Desa Sukahati di Kecamatan Sumberharta, listrik sudah menyala.
“Warga desa sangat mendambakan listrik cepat dihidupkan karena hanya Desa Sukahati saja belum diperhatikan masalah listrik. Sejak saya lahir sampai sekarang 30 tahun belum merasakan penerangan listrik di Desa Sukahati,” kata Indra, Senin (31/5).
Indra menambahkan masalah ini sudah sering diusulkan melalui Kades. “Tapi sampai sekarang belum terealisasi hasilnya. Disamping itu kebutuhan listrik sangat diperlukan warga, karena selama ini kami hanya menggunakan mesin diesel saja, dan yang tidak punya menyambung tetangga hingga batas waktu sampai pukul 21.00 WIB. Sewaktu siang hari kalau diesel tidak dihidupkan maka kami tidak dapat menikmati hiburan televisi. Yang pasti warga mengaharapkan pemerintah segera mengalirkan listrik ke Desa Sukahati,” papar Indra.
Lanjut Indra, tiang listrik sudah di pasang kira-kira sudah tiga tahun lebih hingga menjadi mubazir saja karena belum dimanfaatkan. “Kalau sudah pemerataan listrik juga dapat membatu perekonomian Desa Sukahati lebih maju lagi,” pungkasnya.(05)

Juru Parkir Keluhkan Kenaikan Uang Setoran

LUBUKLINGGAU-Sejumlah juru parkir bertugas di Jalan Yos Sudarso mengeluhkan kebijakan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Lubuklinggau. Pasalnya, uang setoran parkir ke dinas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya.
Kenaikan tarif parkir itu berbeda dari parkir blok lain yang biasanya Rp 12 ribu naik Rp 15 ribu hingga terkesan kenaikan tarif itu menjadi tidak merata. Karena merasa tak mendapatkan keadilan membuat para juru parkir mendatangi kantor Dishub Kominfo di Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau, Senin (31/5).
Salah seorang juru parkir, Medi menyatakan bahwa kenaikan setoran parkir tidak ada ketetapan pada awalnya. “Untuk setoran ke Dishub Rp 17 ribu naik menjadi Rp 18 ribu, belum lama naik lagi menjadi Rp 20 ribu. Kenaikan itu dipertanyakan semua juru parkir karena tidak ada penjelasan. Sebab biasanya ada dasar undang-undangnya atau melalui rapat untuk kenaikan tarif tersebut,” jelas Medi, kemarin.
Setelah diadakan rapat dihadiri pihak Dishub dan para parkir di Jalan Garuda Kelurahan Kayuara, hasilnya ditetapkan uang setoran sebesar Rp 20 Ribu. “Tapi juru parkir kurang menerima kesepakatan tersebut sebab kenaikan itu tidak melalui rapat resmi. Biasanya penentuan uang setoran dihadiri anggota DPRD. Dan sepertinya kenaikan uang setoran itu hanya dibuat-buat saja dari pihak Dishub,” jelas Medi. Sementara itu Kepala Dishub Kota Lubuklinggau, Azhari mengatakan bahwa kenaikan uang setoran parkir tidak merata itu berdasarkan hasil dari uji petik. “Dari uji petik ini dilihat dari masing-masing wilayah parkir, apakah mengalami penghasilan berbeda antara juru parkir. Ada wilayahnya yang ramai pengunjung dan ada yang sepi. Jadi kenaikanya juga berbeda, wilayah ramai kenaikanya lebih tinggi. Kenaikan setoran itu tidak dibuat-buat Dishub tetapi hasil dari uji petik. Bahkan untuk hari Minggu para parkir tidak menyetor ke Dishub,” kata Azhari, tadi malam.(05)

Soal Ujian Umum Bersama Tingkat SD Didistribusikan

MUSI RAWAS-Hari ini (1/6) Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Disdik Mura) lakukan pendistribusian soal Ujian Umum Bersama (UUB) tingkat SD ke Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) di 21 kecamatan. Pendistribusian soal dilakukan karena akan dilaksanakan UUB tingkat SD/SMP Senin (7/6). Sedangkan SMA berlangsung Senin (14/6) setelah UUB tingkat SD/SMP.
Kadisdik Kabupaten Mura, Edi Iswanto melalui Sekretaris, Mawardi mengatakan, Selasa (1/6) pihaknya mengharapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pendidikan Kabupaten Mura, megambil soal yang telah disediakan di Disdik Mura. Sebab, naskah soal tersebut mulai didistribusikan hari ini (Selasa 1/6, Red).
“Soal itu dibuat oleh tim penyusun naskah soal Disdik Mura. Tim tersebut diambil dari guru yang berkompeten dibidangnya masing-masing, seperti pelajaran matematika, IPA, Bahasa Indonesia (BI), Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), dan IPS, serta guru berprestasi. Dan soal itu dicetak di Palembang dengan sistem tender,” kata Mawardi didampingi Kabid Dikmenti, Toto Sunarto kepada koran ini, Senin (31/5).
Mawardi menjelaskan pendistribusian soal tersebut pihaknya tidak mengantarkan soal UUB, layaknya soal Ujian Nasional (UN) lalu. Soal UUB tingkat SD diambil oleh KUPT masing-masing kecamatan. “Soal itu tidak mesti harus diambil Selasa (1/6), akan tetapi alangkah baiknya jika soal itu sudah diambil hari ini (Selasa 1/6, red),” ungkapnya.
Sedangkan, Toto Sunarto menambahkan, ujian seperti ini merupakan salah satu bentuk untuk dapat melatih anak dalam menguasai dan memahami soal-soal ujian. Sehingga dalam menghadapi UN anak tersebut tidak merasa asing lagi, seperti yang sering terjadi selama ini. “Kita harap dengan UUB ini dapat melatih kemampuan anak sejak dini. Jika masih ada kesalahan atau tidak lulus dalam mengikuti UN pada jenjang berikutnya, itu bukan kesalahan dari guru melainkan dari anak itu sendiri,” paparnya.
Mengenai pembuatan soal UUB tingkat SMP/SMA langsung oleh masing-masing sekolah itu sendiri. Akan tetapi harus melalui koordinasi terlebih dahulu ke rayon sekolah masing-masing.
Perlu diketahui, dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2010/2011, tidak dikenakan biaya saat pendaftaran PSB. Akan tetapi setelah mereka lulus seleksi tes, pihak sekolah ingin mengenakan biaya tidak masalah. Namun harus melalui koordinasi terlebih dahulu dengan orang tua siswa tersebut. “Kita mengharapkan dalam penerimaan PSB nantinya dalam satu kelas itu maximal 40. Sebab, jika lebih dari 40 orang kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah tidak nyaman,” harap Toto Sunarto. (10)